Tuntut Kesejahteraan,
Warga Kapuas Hulu Surati Menkopolhukam
FMKN Putussibau - Warga Kecamatan Puring Kencana, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, mengancam eksodus ke Malaysia. Ancaman itu disampaikan secara tertulis ke menteri koordinator politik, hukum, dan keamanan (Menkopolhukam).
Merespons surat tersebut, Menkopolhukam melalui deputi pertahanan negara bersama Danrem dan Danlanud meninjau ke lokasi. Hasilnya, surat tersebut tidak mewakili seluruh warga kecamatan tersebut. Meski begitu, surat tersebut menjadi catatan bagi pemerintah. ''Surat yang dikirimkan itu dibuat sebagian orang saja. Namun, intinya, mereka menuntut agar kesejahteraan mereka lebih diperhatikan,'' jelas Slamet Santoso, deputi Pertanahan Negara Menkopolhukam kepada Equator (Jawa Pos Group) di ruang VIP Lanud Supadio, Putussibau, kemarin.
Tidak berlebihan jika warga menuntut kesejahteraan. Sebab, fasilitas di wilayah itu memang kurang. Memang, ada SD, SMP, dan puskesmas. Namun, kondisinya buruk. ''Apa pun hasil peninjauan ke lokasi, kami akan berusaha menindaklanjuti,'' ujar Slamet.
Kehidupan masyarakat di sana memang cukup memprihatinkan. Beberapa desa bahkan belum tersentuh listrik. ''Kondisi seperti itu memang terjadi di beberapa wilayah perbatasan. Kita akui itu,'' tambahnya.
Kecamatan Puring Kencana terdiri atas lima desa. Jarak dari perbatasan dengan Malaysia sekitar 18 kilometer. Selama ini sebagian besar kebutuhan mereka memang diperoleh dari negeri jiran itu. ''Sekitar 75 persen masyarakat di sana mendapatkan kebutuhan sehari-hari dari Malaysia, yang memang jaraknya lebih dekat (dan lebih mudah),'' jelasnya.
Demikian juga jika mereka harus berobat. Mereka memilih menuju ke wilayah Malaysia karena sarana dan prasarananya lebih lengkap.
Dengan kondisi itu, Slamet bisa memahami kalau masyarakat di sana menuntut kesejahteraan. ''Hasil kunjungan ini akan kami sampaikan ke Menkopolhukam untuk seterusnya disampaikan kepada pemerintah pusat. Untuk mengatasi gejolak masyarakat di daerah perbatasan, tentu tidak dapat ditangani Depolhukam sendiri. Perlu kerja sama dari semua departemen,'' tutur Slamet.
Camat Puring Kencana Drs D. William membantah keinginan warganya untuk menjadi warga negara Malaysia. ''Kalau hanya berbelanja, mungkin saja karena 75 persen bahan pokok didatangkan dari Malaysia,'' ungkap D. Wiliam saat dihubungi kemarin.
Warga memilih berbelanja ke Malaysia karena kalau menunggu dari Putussibau terlalu lama. Kondisi jalan yang hancur menyebabkan distribusi barang ke Puring Kencana sulit dilakukan.
Wakil Gubernur Kalbar Drs Christiandy Sanjaya mengaku belum mendapat laporan terkait surat ancaman tersebut. Namun, mengenai ''kerikil-kerikil'' di daerah perbatasan yang menginginkan masuk ke Malaysia lantaran kesejahteraan negara tetangga lebih menjanjikan, dia tidak memungkiri.
Kalbar yang memiliki luas 146.807 kilometer persegi atau 7,53 persen luas Indonesia merupakan provinsi terluas keempat di Nusantara. Di satu sisi Kalbar hanya memiliki APBD sekitar Rp 1,4 triliun. ''Saya kira, penanganan daerah perbatasan diperlukan kerja sama pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Persoalan daerah perbatasan tidak bisa ditangani sendirian. Bagaimana APBD yang hanya Rp 1,4 triliun digunakan untuk membangun Kalbar yang luasnya melebihi Pulau Jawa,'' ungkap Christiandy ketika ditemui di ruang kerjanya kemarin. (dra/boy/amk/jpnn/ruk)
Merespons surat tersebut, Menkopolhukam melalui deputi pertahanan negara bersama Danrem dan Danlanud meninjau ke lokasi. Hasilnya, surat tersebut tidak mewakili seluruh warga kecamatan tersebut. Meski begitu, surat tersebut menjadi catatan bagi pemerintah. ''Surat yang dikirimkan itu dibuat sebagian orang saja. Namun, intinya, mereka menuntut agar kesejahteraan mereka lebih diperhatikan,'' jelas Slamet Santoso, deputi Pertanahan Negara Menkopolhukam kepada Equator (Jawa Pos Group) di ruang VIP Lanud Supadio, Putussibau, kemarin.
Tidak berlebihan jika warga menuntut kesejahteraan. Sebab, fasilitas di wilayah itu memang kurang. Memang, ada SD, SMP, dan puskesmas. Namun, kondisinya buruk. ''Apa pun hasil peninjauan ke lokasi, kami akan berusaha menindaklanjuti,'' ujar Slamet.
Kehidupan masyarakat di sana memang cukup memprihatinkan. Beberapa desa bahkan belum tersentuh listrik. ''Kondisi seperti itu memang terjadi di beberapa wilayah perbatasan. Kita akui itu,'' tambahnya.
Kecamatan Puring Kencana terdiri atas lima desa. Jarak dari perbatasan dengan Malaysia sekitar 18 kilometer. Selama ini sebagian besar kebutuhan mereka memang diperoleh dari negeri jiran itu. ''Sekitar 75 persen masyarakat di sana mendapatkan kebutuhan sehari-hari dari Malaysia, yang memang jaraknya lebih dekat (dan lebih mudah),'' jelasnya.
Demikian juga jika mereka harus berobat. Mereka memilih menuju ke wilayah Malaysia karena sarana dan prasarananya lebih lengkap.
Dengan kondisi itu, Slamet bisa memahami kalau masyarakat di sana menuntut kesejahteraan. ''Hasil kunjungan ini akan kami sampaikan ke Menkopolhukam untuk seterusnya disampaikan kepada pemerintah pusat. Untuk mengatasi gejolak masyarakat di daerah perbatasan, tentu tidak dapat ditangani Depolhukam sendiri. Perlu kerja sama dari semua departemen,'' tutur Slamet.
Camat Puring Kencana Drs D. William membantah keinginan warganya untuk menjadi warga negara Malaysia. ''Kalau hanya berbelanja, mungkin saja karena 75 persen bahan pokok didatangkan dari Malaysia,'' ungkap D. Wiliam saat dihubungi kemarin.
Warga memilih berbelanja ke Malaysia karena kalau menunggu dari Putussibau terlalu lama. Kondisi jalan yang hancur menyebabkan distribusi barang ke Puring Kencana sulit dilakukan.
Wakil Gubernur Kalbar Drs Christiandy Sanjaya mengaku belum mendapat laporan terkait surat ancaman tersebut. Namun, mengenai ''kerikil-kerikil'' di daerah perbatasan yang menginginkan masuk ke Malaysia lantaran kesejahteraan negara tetangga lebih menjanjikan, dia tidak memungkiri.
Kalbar yang memiliki luas 146.807 kilometer persegi atau 7,53 persen luas Indonesia merupakan provinsi terluas keempat di Nusantara. Di satu sisi Kalbar hanya memiliki APBD sekitar Rp 1,4 triliun. ''Saya kira, penanganan daerah perbatasan diperlukan kerja sama pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Persoalan daerah perbatasan tidak bisa ditangani sendirian. Bagaimana APBD yang hanya Rp 1,4 triliun digunakan untuk membangun Kalbar yang luasnya melebihi Pulau Jawa,'' ungkap Christiandy ketika ditemui di ruang kerjanya kemarin. (dra/boy/amk/jpnn/ruk)
0 komentar:
Posting Komentar