Jakarta 25/2/2009 (Kominfo-Newsroom) - Pemerintah melalui Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) bertekad mengembangkan program transmigrasi di kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar di seluruh Indonesia. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Erman Suparno melalui siaran pers Humas Depnakertrans, Rabu (25/2) mengatakan, ini dilakukan untuk menegakkan kedaulatan bangsa dan negara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Program transmigrasi di perbatasan juga untuk memberdayakan potensi sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat transmigran dan masyarakat lokal di sekitar lokasi transmigrasi. Kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar yang dimiliki Indonesia harus tetap dijaga kedaulatannya agar tidak diincar dan diklaim negara lain,” kata Menakertrans.

Karena itu, tambahnya, pihaknya akan menggalakan program transmigrasi di wilayah-wilayah itu yang kebanyakan kondisinya tertinggal dan terbengkalai, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal. Saat meninjau lokasi transmigrasi di Simanggaris, Kabupaten Nunukan, Kalimatan Timur, yang berbatasan langsung dengan Malaysia pada Rabu (25/2), menurut keterangan Humas, Menakertrans mengatakan, salah satu langkah yang dilakukannya adalah menempatkan eks TKI Malaysia untuk ikut program transmigrasi di kawasan perbatasan. Sampai saat ini, katanya, lokasi transmigrasi Simanggaris dihuni sekitar 620 KK. Dari jumlah itu 218 KK merupakan eks TKI asal Tawau, Malaysia. Kini para transmigran yang kebanyakan berasal dari NTT dan NTB ini bekerja di perkebunan sawit di lokasi transmigrasi.Para eks TKI yang pernah bekerja di Malaysia sangat antusias menyambut program transmigrasi ini. Bahkan mereka meminta saya selaku Menakertrans memperjuangkan agar lahan di kawasan transmigrasi dapat diperluas dan dikembangkan,? ucapnya. Dengan adanya program transmigrasi di kawasan perbatasan ini, tambah Menakertrans, diharapkan bisa menjadi salah satu solusi untuk menampung TKI asal Malaysia yang terkena PHK akibat krisis ekonomi global. Dengan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan Depnakertrans, para eks TKI itu bisa dilatih untuk menambah keahlian ataupun alih-profesi, sehingga mereka tidak perlu pulang ke kampung halamannya,? tandas Menakertrans. Dalam kunjungan kerjanya ke lokasi transmigrasi Simanggaris, Menakertrans mengadakan dialog langsung dengan transmigran dan meninjau sekolah bagi anak-anak transmigran. Selain itu, Menakertrans berkesempatan meninjau pabrik sawit yang digunakan untuk menampung hasil kebun para transmigran. (T.Az/ysoel)

Penarmatim, Tanggal : 19 /02 /2009

Nunukan Forum : Pangakalan TNI AL (Lanal) Nunukan, Kalimantan Timur mengamankan dua buah kapal ikan Philipina beserta 10 orang Anak Buah Kapal (ABK)nya karena melakukan kegiatan penangkapan ikan dan memasuki wilayah perairan Indonesia tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah (17/2). Kedua kapal tersebut masing-masing kapal Nur Haiba dan kapal Tahiba ditangkap oleh KRI Piton yang tengah mengadakan operasi keamanan laut di sekitar perairan timur Nunukan atau tepatnya pada posisi 03 53 50 Lintang Utara dan 118 34 00 Bujur Timur. Kapal jenis Long Boat itu nampaknya baru saja memulai aktivitas penangkapan ikan, karena saat diadakan pemeriksaan oleh anggota KRI Piton terhadap muatan kapal ternyata tidak banyak ditemukan ikan. Namun karena kapal tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dalam melakukan kegiatan di perairan Indonesia, maka kapal tersebut dikawal ke Lanal Nunukan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kapal Nur Haiba yang dinakhodai oleh Muksidin diawaki oleh empat warga asing sedangkan kapal Tahiba yang dinakhodai Paje diawaki oleh enam orang warga asing. Kedua kapal itu berbendera Philipina. Sedangkan muatan kapal berupaka ikan campuran yang diduga merupakan hasil penangkapan secara illegal di perairan Indonesia turut diamankan di Lanal Nunukan. Kepala Dinas Penerangan Koarmatim Letkol Laut Toni Syaifu(sumber).

Fasilitas Publik di Utara Kaltim Memprihatinkan
Rabu, 27 Februari 2008 - 16.02 wib

BALIKPAPAN - Pelayanan publik di sejumlah desa di utara Provinsi Kalimantan Timur belum maksimal. Masih banyak desa yang belum mendapat pasokan listrik, fasilitas air bersih, maupun pelayanan kesehatan termasuk transportasi darat. Seperti yang terungkap di Desa Libang Kecamatan Limbas, Kabupaten Nunukan. Menurut pengakuan Kepala Desanya, Mogoy, sejak tahun 1980, bantuan dari Pemkab Nunukan baru berupa pembangunan Puskesmas pembantu dan satu bangunan Sekolah Dasar Inpres. "Selebihnya kita tidak pernah menerima bantuan apapun. Terutama peningkatan sarana dan prasarana," jelasnya. Desa Libang adalah desa terjauh dari ibukota kabupaten Nunukan. Desa ini posisinya lebih dekat dengan Kabupaten Malinau. Di desa ini berdiam 77 kepala keluarga yang separuhnya adalah suku Dayak Tagol. "Saya sangat prihatin," tegasnya. Demikian halnya dengan Kecamatan Sebuku. Kepala Adat Besar Sebuku kab. Nunukan, Pangeran Ismail mengatakan, sejauh ini belum ada satu pun pejabat dari Provinsi Kaltim berkunjung ke Sebuku. Di lokasi itu, banyak sekolah yang kekurangan guru. Demikian halnya dengan tenaga kesehatan. Hal ini mengakibatkan, warga yang ingin berobat kesulitan. Bangunan puskesmas pembantu yang dibangun sejak 2006 lalu tidak difungsikan maksimal. "Di kampung kami juga kekurangan tenaga bidan. Jadi masih cenderung untuk bersalin pergi ke dukun kampung," papar Pangeran. Demikian halnya di Kecamatan Sembakung. Menurut Pangasilan, Kepala Adat Besar Sembakung, kondisi yang sama juga dialami warganya yang di dominasi Suku Dayak Agabag dan Tenggalan. "Mata pencarian kami berkebun dan berburu," tandasnya. Di Sebuku ada terdapat 22 desa dengan jumlah penduduk sebanyak 13.000 jiwa. Sementara di Sembakung terdapat 20 desa dengan penduduk berjumlah 8.000 jiwa. "Kalau kampung kami kebanjiran, terpaksa tidak bisa berkebun," kata Pangasilan. Lain halnya dengan tuntutan Pangeran Sakampung, tokoh adat besar Desa Mambulu. Ia berharap kepada pemerintah daerah, agar memprioritaskan pembukaan lapangan pekerjaan di daerahnya. Untuk kegiatan transportasi, para warga masih mengandalkan transportasi sungai. Di Kabupaten Tana Tidung, roda pemerintahan belum berjalan. Kendati, telah ditunjuk Plt Bupati. Di kabupaten yang berdiri tahun 2007 ini, masyarakat kesulitan mengurus administrasi. Di kabupaten muda ini, rata-rata mata pencarian warganya sebagai nelayan, petani tambak, sawah, serta berkebun. "Pelaksana tugas Bupati jarang berada di Tana Tidung," papar Anggan Gani, tokoh masyarakat setempat. Jumlah warga di Tana Tidung mencapai 18.000 jiwa. Dari jumlah itu, 2.000 jiwa merupakan suku Dayak Brusu. Jumlah desa yang tergabung mencapai 15 desa. Di Kecamatan Sesayap 12 desa dan Kecamatan Tana Lia ada 3 desa. "Kita berharap roda pemerintahan harus sudah bisa berjalan," tandasnya lagi. Pemerintah Provinsi Kaltim mengkalim tahun ini masih memfokuskan membuka isolasi daerah perbatasan dengan membuka infrastruktur jalan, membangun bandara untuk penerbangan perintis, dan memperbanyak pelabuhan rakyat. "Sementara untuk pengembangan ekonomi, untuk kawasan terpencil cocok mengembangkan Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK)," papar Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim Sulaiman Gafur. Untuk KBNK itu, lanjut dia, tanaman yang cocok adalah sawit, coklat, dan karet. Untuk pengadaan tenaga listrik, pemprov berencana mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya. Mengingat di desa-desa di wilayah utara Kaltim komunitasnya kecil, paling tinggi 100 KK, bila menggunakan diesel akan mahal biayanya. Untuk air bersih pemprov memanfaatkan sistem grafikasi air sungai yang dialirkan ke perkampungan dengan mendirikan instalasi air bersih skala kecil.

Pengirim:
Sonny
Jl 21 Januari RT09/36, Balikpapan
Telp 0852-46188897

(//mbs)

Pengembangan Perkebunan di Nunukan Terbentur Status Lahan
Laporan Wartawan Kompas Ambrosius Harto

NUNUKAN, KOMPAS – Pengembangan perkebunan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur. Namun, itu terkendala keterbatasan lahan untuk perkebunan. Di Nunukan, terdapat lahan-lahan berstatus kawasan hutan tapi berwujud semak-semak yang tidak dimanfaatkan. Padahal, lahan dengan kondisi itu bisa dijadikan perkebunan. Bupati Nunukan Abdul Hafid Achmad mengemukakan itu di kantornya, Nunukan, Kaltim, Rabu (11/7). Menurut pantauan bupati, terdapat lahan-lahan dengan banyak pohon yang masih bagus dijadikan kawasan budidaya nonkehutanan (KBN). KBN bisa dijadikan perkebunan. Namun, lahan-lahan bersemak-semak dijadikan kawasan budidaya kehutanan (KBK). “Tidak masuk akal,” kata Abdul Hafid. Itu mencerminkan adanya kesalahpahaman dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Seharusnya, kawasan yang kondisi pohon-pohonnya masih bagus dijadikan KBK atau bahkan dilindungi untuk melestarikan hutan yang tersisa.Penyusunan RTRW tidak lepas dari kondisi nyata daerah sebelumnya. Menurut Abdul Hafid, ketika awal berdiri pada 2000, kawasan Nunukan terbagi-bagi untuk dikelola oleh perusahaan kehutanan dan perkebunan. Ternyata, menurut Abdul Hafid, kawasan yang dibagi-bagi itu notabene berwujud hutan yang masih bagus. Oleh perusahaan perkebunan misalnya hutan dibabat untuk kemudian seharusnya ditanami kelapa sawit. “Tetapi kenyataan tidak demikian,” kata Abdul Hafid. Hutan habis dibabat tetapi tak ditanami. Kepemilikan izin perkebunan dari pemerintah provinsi atau pusat hanya dalih untuk mendapat keuntungan dari menebang pohon. Dia mengingatkan, kondisi seperti itu melibatkan perusahaan Kelompok Surya Dumai. Perusahaan itu mendapat izin membangun perkebunan yang sebelumnya boleh menebang hutan. Namun, setelah menebang, pohon kelapa sawit yang ditanaman di Nunukan sangat sedikit. Kasus itu melibatkan Gubernur Kaltim non-aktif Suwarna Abdul Fatah yang kini disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta. Untuk itu, lahan-lahan bersemak-semak tetapi berstatus hutan sebaiknya diubah menjadi KBN sehingga bisa dijadikan perkebunan oleh warga dan perusahaan. Berdasarkan catatan Kompas, luas KBN Nunukan sekitar 484.000 hektar. Luas KBK 143.000 hektar. Saat ini, menurut bupati, luas perkebunan kelapa sawit 50.000 hektar yang dikelolaoleh empat perusahaan. Dua perusahaan telah membangun pabrik penghasil minyak sawit mentah (CPO). “Perkebunan menyerap sampai 15.000 tenaga kerja,” kata Abdul Hafid. Kebanyakan adalah bekas tenaga kerja yang dulu bekerja di perkebunan di Malaysia. Abdul Hafid mengemukakan bahwa pengembangan perkebunan dimulai 2002. Saat itu, Nunukan menampung 138.000 tenaga kerja yang dideportasi dari Malaysia. Sebagian dipulangkan ke daerah asal dan sebagian menetap. Tenaga kerja yang lalu menetap itu dipekerjakan di perkebunan-perkebunan. Abdul Hafid optimistis bahwa perkebunan bisa menjadi lapangan kerja untuk menekan jumlah penganggur dari daerah setempat atau pendatang.

Korupsi di Kalimantan Timur (Nunukan) -
Surya Dumai Disebutkan Tak Bangun Kebun Sawit

Jakarta, Rabu, 14 Maret 2007 (Kompas Online)

Jakarta, Kompas - Bupati Nunukan, Kalimantan Timur, Abdul Hafid Ahmad mengatakan, ia mengeluarkan surat penghentian penebangan kayu yang dilakukan sejumlah perusahaan di bawah Surya Dumai Group. Alasannya, Pemerintah Kabupaten Nunukan menilai perusahaan yang mendapatkan izin pemanfaatan kayu itu ternyata tidak serius membangun perkebunan kelapa sawit. Itu diungkapkan Hafid dalam sidang di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Gusrizal, Selasa (13/3) di Jakarta. Hafid menjadi saksi bagi terdakwa Martias, Presiden Direktur Surya Dumai Group (SDG). Sebelumnya, Hafid juga menjadi saksi bagi terdakwa Gubernur Kalimantan Timur nonaktif Suwarna Abdul Fatah.Hafid mengakui, delapan perusahaan di bawah SDG yang mendapatkan izin pemanfaatan kayu di Nunukan adalah PT Sebuku Sawit Perkasa, PT Tirta Madu Sawit Jaya, PT Marsam Citra Adiperkasa, PT Bulungan Hijau Perkasa, PT Bumi Simanggaris Indah, PT Kaltim Bhakti Sejahtera, PT Repenas Bhakti Utama, dan PT Karang Hijau Lestari. "Saya hentikan semua penebangan karena melihat tidak ada keseriusan dalam membangun kebun kelapa sawit, seperti yang dijanjikan," tuturnya. Hafid menjelaskan, berdasarkan pemantauan di lapangan dan laporan dari bawahannya, ternyata tidak ada keseimbangan antara penebangan kayu dan penanaman pohon sawit. Karena itu, dalam beberapa kesempatan setiap kali bertemu Martias, Hafid meminta agar perusahaan di bawah SDG itu membuat kebun sawit. Hal itu, kata Hafid, agar kebun sawit segera terwujud karena Pemkab Nunukan memiliki pemikiran untuk menciptakan lapangan kerja bagi tenaga kerja Indonesia (TKI) yang sebelumnya bekerja di Malaysia. Impian itu muncul saat melihat banyak TKI terlunta-lunta di Nunukan karena dipulangkan paksa.

Nama Martias

Jaksa penuntut umum Wisnu Baroto bertanya bagaimana Hafid tahu bahwa perusahaan itu dimiliki Martias. "Ya, manajernya, Rohman, selalu berhubungan dengan staf saya," kata Hafid. Saat ditanyakan oleh penasihat hukum Martias apakah saksi melihat surat kuasa yang dibawa Rohman, Hafid menjawab, "Menurut pemahaman saya, Rohman orangnya Martias, karena Rohman yang selalu berhubungan dengan staf saya." Martias bertanya, apakah Hafid pernah melihat akta pendirian perusahaan itu menyebutkan namanya, Hafid pun menjawab, "Saya tak pernah lihat." Namun, dia percaya perusahaan itu milik terdakwa.
(VIN)

Friday, 02 January 2009

NUNUKAN - Sebanyak 330 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Nunukan, Rabu (31/12) mengucapkan sumpah untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara. Ucapan sumpah yang dibimbing oleh Bupati Nunukan H Abd Hafid Achmad seperti yang antara lain tercantum dalam ikrar PNS tersebut sejatinya diucapkan oleh mereka yang baru diangkat sepenuhnya menjadi PNS. Namun dari informasi yang diperoleh dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Nunukan, tidak semua PNS yang mengucapkan ikrar PNS saat itu adalah mereka yang baru diangkat menjadi PNS. Membenarkan informasi tersebut, Asisten Administrasi Pemkab Nunukan Taufiqurrahman mengatakan selain PNS yang memang baru diangkat dalam tahun 2008, selebihnya adalah mereka yang sepenuhnya telah berstatus sebagai PNS mulai tahun 2006 dan 2007.

“Mereka yang telah lama menjadi PNS tapi saat ini diikutkan dalam kegiatan pengambilan sumpah jabatan PNS, berarti sebelumnya memang belum mengikuti kegiatan serupa,” kata Taufiqurrahman. Pejabat ini juga memastikan, selain yang memang baru dan yang sudah lama diangkat sebagai PNS, beberapa peserta yang mengikuti kegiatan pengambilan sumpah PNS yang diselenggarakan di lantai lima Kantor Bupati Nunukan tersebut merupakan PNS hasil mutasi dari luar daerah.

Seperti biasanya dalam kegiatan serupa, Bupati Nunukan H Abd Hafid Achmad juga menyampaikan amanatnya, terkait harapan terhadap PNS di lingkungan Pemkab Nunukan adalah figur yang benar-benar dapat diharapkan melaksanakan tugas dan kewajibannya memiliki komitmen sebagai abdi negara yang bersih dan bertanggung jawab. Posisi jabatan PNS, kata Bupati, dalam situasi sekarang ini memiliki peran yang sangat strategis didalam kebijakan pelaksanaan pembangunan. “Oleh karena itu, seorang PNS dituntut menjadi pribadi-pribadi yang jujur dan memiliki tangung jawab terhadap amanah yang dipercayakan kepadanya,” tegas Bupati. Sumpah yang telah diucapkan, lanjut pejabat ini, tidak hanya dipertanggung jawabkan kepada bangsa dan negara, juga kepada Tuhan Yang Esa. (ade) Sumber : www.kaltimpost.web.id, Jum'at 02/01/2009

Jumat, 20 Februari 2009 | 00:23 WIB

Anak-anak TKI di Sabah Kini Bisa Nyanyi "Indonesia Raya"

Oleh Adi Lazuardi

Mengharukan juga melihat dan mendengar anak-anak kelas 3 SD Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) menyanyikan lagu "Indonesia Raya" dan "Garuda Pancasila" sebelum mereka memulai belajar. "Inilah cara kami mengenalkan Indonesia dan menumbuhkan rasa cinta pada diri anak-anak TKI di Sabah terhadap negara tercinta, Indonesia," kata Dadang Hermawan, Kepala Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK), Sabah, Borneo. Sekitar 80 persen, anak-anak TKI yang sekolah di SIKK lahir di Sabah. Mereka kurang mengenal Indonesia. Lahir karena orang tua mereka adalah buruh perkebunan kelapa sawit. Anak-anak TKI itu tumbuh dan besar di negeri orang tanpa bisa mengecap pendidikan formal seperti umumnya anak-anak Indonesia di tanah air dan anak-anak warga Malaysia. "Tidak betul juga jika dikatakan anak-anak TKI tidak bisa belajar di sekolah Malaysia. Yang dilarang adalah sekolah kebangsaan karena itu ada subsidinya. Anak warga asing seharusnya sekolah di swasta atau sekolah internasional," kata atase pendidikan KBRI Kuala Lumpur, Imran Hanafi. "Di sinilah persoalannya, orang tuanya berprofesi sebagai TKI tidak mampu membayar sekolah swasta apalagi sekolah internasional sehingga ribuan anak-anak TKI bisa mengecap pendidikan formal," tambah dia. Ditambah lagi, peraturan imigrasi Malaysia melarang pekerja asing membawa anggota keluarganya, baik anak dan istri, termasuk dilarang kawin. Namun kenyataannya, TKI yang bekerja di Sabah, apakah itu menjadi buruh perkebunan kelapa sawit atau menjadi pembantu, membawa keluarganya. Para majikannya tampaknya mengijinkan hal itu demi kenyamanan dan loyalitas kerja para buruhnya. Menurut data KJRI Kota Kinabalu tahun 2006, ada sekitar 24.199 anak-anak TKI di Sabah tidak bisa mendapatkan pendidikan. Karena saat itu yang dicatat hanya anak-anak usia sekolah maka pada tahun 2008, diperkirakan 30.000 anak-anak TKI yang tidak mengecap pendidikan formal.

Hambatan Sekolah

Masalah buruh di perkebunan kelapa sawit untuk tidak boleh kawin dan membawa keluarga menjadi suatu dilema. Aturan imigrasi Malaysia memang buruh asing dilarang kawin dan membawa keluarganya, kecuali ekspatriat. Hal itu diakui Manajer SDM Sabah Land Development Board (SDLB) Syaheddrul Joddari. "Kami punya buruh laki-laki dan wanita. Walaupun kami selalu melarang mereka kawin, tapi yang namanya cinta sulit dicegah. Perkawinan baik resmi atau tidak terjadi di perkebunan hingga mereka punya anak," katanya. Melihat ada buruh yang kawin, punya istri dan anak sudah tentu mendorong buruh yang punya istri di kampung untuk membawa keluarganya ke Sabah. Hal ini berlangsung sekian lama sehingga ribuan anak-anak buruh perkebunan kelapa sawit kini tidak bisa mengecap pendidikan formal. Apalagi setelah ada revisi UU Pendidikan di Malaysia yang mendiskriminasi anak buruh asing bersekolah di sekolah milik pemerintah karena ada unsur subsidinya."Bagi majikan dan perusahaan perkebunan, ada keluarga buruh menciptakan kenyamanan kerja bagi si buruh. Jika nyaman maka loyalitas kerja juga bagus. Selain itu, anak-anak dan istri buruh juga bisa sekaligus bekerja untuk menambah penghasilan keluarga. Apalagi anak-anak buruh tidak bersekolah maka bekerja di perkebunan kelapa sawit selain menambah penghasilan juga kegiatan yang baik untuk membunuh waktu," kata konsuler bidang ketenagakerjaan KJRI Kota Kinabalu, Umbara Setiawan. Anak tidak bisa sekolah sudah tentu akan menambah panjang kemiskinan keluarga buruh. Pemerintah Indonesia dan Malaysia dibantu LSM Humana berbasis di Eropa mencoba mengadakan sekolah informal. Anak-anak TKI dan buruh Filipina diajarkan membaca, menulis, dan berhitung. Tidak ada jenjang kelas. Yang penting bisa membaca, menulis dan berhitung.Pemerintah Malaysia juga sudah meminta perusahaan perkebunan secara sukarela menyediakan gedung sekolah informal. Kini ada sekitar 90 gedung sekolah informal yang dikelola Humana dengan jumlah murid sekitar 7.000 orang. Sejak tahun 2007, Indonesia telah mengirimkan 109 guru. Tapi upaya pemerintah Indonesia tidak cukup sampai di situ saja. Atas dasar hubungan baik kedua negara, kedua kepala pemerintahan sepakat untuk mengijinkan adanya sekolah Indonesia di Kota Kinabalu bagi anak-anak TKI.

Sudah Operasi

Sekolah Indonesia Kota Kinabalu beroperasi sejak 1 Desember 2008 dengan jumlah 274 murid sekolah dasar (SD). SIKK memiliki enam ruang kelas di kompleks pertokoan Alam Mesra, Kota Kinabalu. Dengan enam kelas, SIKK ini dapat menampung 326 anak TKI, tapi kini baru menampung 274 anak karena baru empat guru termasuk kepala sekolah ikut mengajar. "Dalam waktu dekat akan ada empat guru tambahan lagi datang dari Indonesia," kata Dadang Hermawan. "Agar dapat memberikan pendidikan yang lebih luas kepada anak-anak TKI, SIKK akan mengadakan pendidikan non formal melalui paket A, paket B dan paket C, " tambah dia. Untuk tahun pertama, seluruh anak-anak SIKK diberikan seragam baru "Merah Putih" dan buku-buku pelajaran. "Mereka sangat antusias dalam belajar. Masuk pukul tujuh tapi pukul 6 banyak yang sudah tiba di sekolah. Itu artinya mereka sudah meninggalkan rumah ke sekolah jam 05 pagi," ungkap Dadang. Orang tua murid, Edijatmiko, asal Malang mengaku sangat senang ada sekolah Indonesia di Kota Kinabalu karena kini anaknya bisa mendapatkan pendidikan informal. "Selama ini, anak-anak kami hanya sekolah seperti madrasah di kampung. Tidak bisa masuk ke sekolah formal," katanya. Menurut data KJRI, ada 576 anak TKI yang ingin sekolah di SIKK. Tapi setelah diadakan seleksi dan evaluasi hanya 274 yang bisa masuk sekolah formal. "Banyak anak-anak TKI di usia 11 tahun tapi belum bisa baca. Terpaksa kami tidak bisa terima," kata Kepsek SIKK Dadang Nabila, murid kelas I SIKK, mengaku senang bisa sekolah di SIKK. "Teman-teman juga senang bisa memakai seragam merah putih, seragam sekolah Indonesia. Saya kini sudah hafal lagu Indonesia Raya dan Garuda Pancasila," katanya sambil tersenyum.

[ Selasa, 24 Februari 2009 ]

Pulau Komodo Indonesia Masuk Nominasi Keajaiban Dunia

KUPANG - Pemerintah Provinsi NTT melalui dinas pariwisata memberikan perhatian khusus bagi pengembangan Pulau Komodo sebagai pulau wisata. Kebijakan itu diambil setelah pulau tersebut dinominasikan sebagai salah satu keajaiban dunia. Wakil Gubernur NTT Ir Esthon Foenay menjelaskan bahwa Pulau Komodo kini menjadi satu-satunya harapan Indonesia untuk masuk jajaran keajaiban dunia. Itu terjadi setelah Candi Borobudur gagal masuk nominasi. Pulau Komodo berada di wilayah Manggarai Barat. Pulau itu merupakan satu-satunya tempat berkembang biak satwa langka sejenis reptil, yakni komodo. Saat ini, berdasar hasil voting, Pulau Komodo berada di urutan ke-13. Wagub yang ditemui kemarin (23/2) menjelaskan, Pemerintah Provinsi NTT sudah menetapkan Pulau Komodo sebagai kawasan pengembangan karena komodo merupakan binatang langka. Sejak pemerintahan Gubernur NTT Piet Tallo SH, pemerintah provinsi sudah melestarikan serta mempromosikan kawasan itu sebagai kawasan pariwisata dunia. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah mempresentasikan secara khusus kawasan itu di Jepang. Apresiasi pun didapatkan dari dunia internasional. ''Kita harapkan kawasan itu menjadi salah satu keajaiban dunia dan dikenal di seluruh dunia,'' ujarnya. Yang perlu dilakukan saat ini, menurut mantan kepala Bappeda NTT tersebut, adalah bagaimana masyarakat menjaga kelestarian kawasan Pulau Komodo, termasuk kelestarian budaya Manggarai. Untuk itu, diperlukan keterlibatan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Manggarai Barat. Selama ini, lanjut dia, Pemkab Manggarai Barat di Labuan Bajo sudah cukup memberikan prioritas, bahkan luar biasa, perhatiannya terhadap pengembangan kawasan itu, termasuk penyediaan infrastruktur di kawasan tersebut. Lokasi persis Pulau Komodo berada di sis barat Pulau Sumbawa yang dipisahkan Selat Sape. Pulau itu berada di ujung barat NTT berbatasan langsung dengan NTB. Sampai tahun 2008 diperkirakan ada 1.200 ekor komodo yang hidup di pulau tersebut. Ditambah yang hidup di pulau lain, jumlahnya diperkirakan 2.500 ekor. Untuk menuju pulau tersebut bisa dengan pesawat dari Kupang ke Ende di Pulau Flores. Selanjutnya dengan minibus menuju Labuhanbajo. Dari kota itu perjalanan dilanjutkan dengan speed boat menuju pulau tadi.(opi/jpnn/ruk)