Fasilitas Publik di Utara Kaltim Memprihatinkan

Fasilitas Publik di Utara Kaltim Memprihatinkan
Rabu, 27 Februari 2008 - 16.02 wib

BALIKPAPAN - Pelayanan publik di sejumlah desa di utara Provinsi Kalimantan Timur belum maksimal. Masih banyak desa yang belum mendapat pasokan listrik, fasilitas air bersih, maupun pelayanan kesehatan termasuk transportasi darat. Seperti yang terungkap di Desa Libang Kecamatan Limbas, Kabupaten Nunukan. Menurut pengakuan Kepala Desanya, Mogoy, sejak tahun 1980, bantuan dari Pemkab Nunukan baru berupa pembangunan Puskesmas pembantu dan satu bangunan Sekolah Dasar Inpres. "Selebihnya kita tidak pernah menerima bantuan apapun. Terutama peningkatan sarana dan prasarana," jelasnya. Desa Libang adalah desa terjauh dari ibukota kabupaten Nunukan. Desa ini posisinya lebih dekat dengan Kabupaten Malinau. Di desa ini berdiam 77 kepala keluarga yang separuhnya adalah suku Dayak Tagol. "Saya sangat prihatin," tegasnya. Demikian halnya dengan Kecamatan Sebuku. Kepala Adat Besar Sebuku kab. Nunukan, Pangeran Ismail mengatakan, sejauh ini belum ada satu pun pejabat dari Provinsi Kaltim berkunjung ke Sebuku. Di lokasi itu, banyak sekolah yang kekurangan guru. Demikian halnya dengan tenaga kesehatan. Hal ini mengakibatkan, warga yang ingin berobat kesulitan. Bangunan puskesmas pembantu yang dibangun sejak 2006 lalu tidak difungsikan maksimal. "Di kampung kami juga kekurangan tenaga bidan. Jadi masih cenderung untuk bersalin pergi ke dukun kampung," papar Pangeran. Demikian halnya di Kecamatan Sembakung. Menurut Pangasilan, Kepala Adat Besar Sembakung, kondisi yang sama juga dialami warganya yang di dominasi Suku Dayak Agabag dan Tenggalan. "Mata pencarian kami berkebun dan berburu," tandasnya. Di Sebuku ada terdapat 22 desa dengan jumlah penduduk sebanyak 13.000 jiwa. Sementara di Sembakung terdapat 20 desa dengan penduduk berjumlah 8.000 jiwa. "Kalau kampung kami kebanjiran, terpaksa tidak bisa berkebun," kata Pangasilan. Lain halnya dengan tuntutan Pangeran Sakampung, tokoh adat besar Desa Mambulu. Ia berharap kepada pemerintah daerah, agar memprioritaskan pembukaan lapangan pekerjaan di daerahnya. Untuk kegiatan transportasi, para warga masih mengandalkan transportasi sungai. Di Kabupaten Tana Tidung, roda pemerintahan belum berjalan. Kendati, telah ditunjuk Plt Bupati. Di kabupaten yang berdiri tahun 2007 ini, masyarakat kesulitan mengurus administrasi. Di kabupaten muda ini, rata-rata mata pencarian warganya sebagai nelayan, petani tambak, sawah, serta berkebun. "Pelaksana tugas Bupati jarang berada di Tana Tidung," papar Anggan Gani, tokoh masyarakat setempat. Jumlah warga di Tana Tidung mencapai 18.000 jiwa. Dari jumlah itu, 2.000 jiwa merupakan suku Dayak Brusu. Jumlah desa yang tergabung mencapai 15 desa. Di Kecamatan Sesayap 12 desa dan Kecamatan Tana Lia ada 3 desa. "Kita berharap roda pemerintahan harus sudah bisa berjalan," tandasnya lagi. Pemerintah Provinsi Kaltim mengkalim tahun ini masih memfokuskan membuka isolasi daerah perbatasan dengan membuka infrastruktur jalan, membangun bandara untuk penerbangan perintis, dan memperbanyak pelabuhan rakyat. "Sementara untuk pengembangan ekonomi, untuk kawasan terpencil cocok mengembangkan Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK)," papar Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim Sulaiman Gafur. Untuk KBNK itu, lanjut dia, tanaman yang cocok adalah sawit, coklat, dan karet. Untuk pengadaan tenaga listrik, pemprov berencana mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya. Mengingat di desa-desa di wilayah utara Kaltim komunitasnya kecil, paling tinggi 100 KK, bila menggunakan diesel akan mahal biayanya. Untuk air bersih pemprov memanfaatkan sistem grafikasi air sungai yang dialirkan ke perkampungan dengan mendirikan instalasi air bersih skala kecil.

Pengirim:
Sonny
Jl 21 Januari RT09/36, Balikpapan
Telp 0852-46188897

(//mbs)