Keterampilan Calon TKI Rendah

Keterampilan Calon TKI Rendah
Salah Satu Tantangan yang Dihadapi Pemerintah

NUNUKAN - Rendahnya keterampilan yang dimiliki calon TKI, menjadi salah satu tantangan yang harus selesaikan pemerintah, dalam rangka menekan jumlah pengangguran. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Erman Soeparno dalam paparannya pada acara ramah tamah Pemkab Nunukan dan Menakertrans di Hotel Firdaus belum lama ini mengatakan, tantangan tersebut tidak hanya itu saja. Masih dominannya peranan calo dalam proses penempatan TKI, rendahnya pemahaman masyarakat (calon TKI) terhadap proses dan mekanisme TKI juga memengaruhi. “Kemudian juga, pelayanan penempatan TKI melalui lintas departemen. Yakni Depnakertrans, Deplu, Depkumham, Depdagri, Depkes, Dephub dan kepolisian,” terangnya. Pihaknya juga mencatat permasalahan ketenagakerjaan nasional, yakni rendahnya mutu dan kompetensi SDM. ”Indonesia nomor 54 dari 55 negara dalam peringkat produktivitas kerja dan di peringkat daya saing, Indonesia nomor 50 dari 131 negara,” jelasnya. Permasalahan kedua adalah, sistem pendidikan nasional, terkait dengan sistem ketenagakerjaan nasional, belum link and match. Lalu, banyak lulusan SMA dan perguruan tinggi yang menganggur. Banyak kesempatan kerja dalam negeri hanya bisa terisi rata-rata nasional 30 persen (job fair), sedangkan di luar negeri banyak lowongan pekerjaan (labour skill) yang tidak terisi, serta minimnya pendidikan/keterampilan kewirausahaan (enterpreuner ) bagi angkatan kerja, sehingga kurang mampu membuka lapangan kerja. Untuk itu, Depnakertrans menjalankan program penanggulangan pengangguran di lingkungan Depnakertrans yakni Gerakan Penanggulangan Pengangguran (GPP) Depnakertrans, melalui fasilitasi Informasi Pasar Kerja (IPK), Bursa Kerja dan Penempatan Antar Kerja. Kedua, koordinasi perluasan kesempatan kerja dengan departemen terkait, yakni Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pertanian, Depdagri dan Kementerian Koperasi dan UMKM melalui padat karya, wirausaha baru dan teknologi tepat guna. “Selanjutnya, membangun kewirausahaan baru/UMKM baru dan program pendampingan/pemagangan,” imbuhnya. Sedangkan untuk peningkatan kualitas TKI, pihaknya melakukan penyiapan keterampilan, kemampuan bahasa, dan persiapan mental. Calon TKI juga dilatih terlebih dulu di Balai Latihan Kerja (BLK) pemerintah maupun swasta. Calon TKI yang telah dilatih akan diuji kompetensi dan memperoleh sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), serta lulus uji kesehatan.
“Calon TKI diberikan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) mengenai aturan hukum dan budaya negara penempatan. BLK Depnakertrans sangat berperan dalam segala bentuk pelatihan, baik untuk kepentingan dalam dan luar negeri,” tambahnya. Program-program ini dilaksanakan untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Yakni berkurangnya penduduk miskin menjadi 8,2 persen dan pengangguran terbuka menjadi 5,1 persen. “Tentunya, kita juga menginginkan berkurangnya kesenjangan antarwilayah, peningkatan kualitas manusia Indonesia, perbaikan mutu lingkungan hidup dan pengelolaan alam, serta membaiknya infrastruktur,” terangnya. Karena Depnakertrans sangat konsisten dan memiliki misi-misi, yakni perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja, serta penguatan informasi pasar kerja dan bursa kerja. Lalu peningkatan kompetensi keterampilan dan produktivitas tenaga kerja dan masyarakat transmigrasi, peningkatan pembinaan hubungan industrial, serta perlindungan sosial tenaga kerja dan masyarakat transmigrasi. “Depnakertrans dibantu pemerintah provinsi dan daerah, meningkatkan pengawasan ketenagakerjaan, percepatan dan pemerataan pembangunan wilayah, serta penerapan organisasi yang efisien, dengan prinsip pemerintahan yang baik (good governance),” tandasnya.(dew)